Info Menarik untuk Para Guru Terkait Tunjangan kemahalan 2017

Pada tahun-tahun sebelumnya, pihak pemerintah sering dipusingkan dengan banyaknya keluhan para guru, khususnya guru honorer yang kurang mendapatkan gaji atau upah kurang memadai alias cukup kecil. Karena itu, memasuki pergantian tahun, pemerintah sepakat untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang di dalamnya menyinggung tentang tunjangan kemahalan 2017 berikut dengan hal-hal lainnya yang terkait.

Lebih Jauh Tentang Tunjangan Kemahalan 2017

Diberlakukannya tunjangan kemahalan 2017 bagi para guru khususnya guru honorer di provinsi Jawa Barat sebenarnya dilatarbelakangi oleh suatu langkah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah upaya pengalihan pengelolaan sekolah dimana sebelumnya tanggung jawab pengelolaan di tangan pemerintah kota / kabupaten kemudian berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah di provinsi.

Akibat dari pengalihan tanggung jawab tersebut, para guru honorer yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Barat pun menjadi bingung dengan nasibnya. Padahal, jumlah guru honorer yang ada di tingkat SMA/SMK cukup banyak jumlahnya, yaitu sekitar 20.093 orang. Karena hal ini, gubernur dari Provinsi Jawa Barat kemudian angkat suara dan memberikan penjelasan bahwa sekitar 20.093 guru honorer SMA dan SMK nantinya akan dilimpahkan ke provinsi.

Para guru PNS SMA dan SMK nantinya akan mendapatkan jenis tunjangan lain di luar gaji pokok. Pemberian tunjangan lain ini merupakan tunjangan yang diberikan dengan menilai bagaimana pengabdian mereka. Tunjangan inilah yang kemudian disebut dengan tunjangan kemahalan 2017. Terkait besarannya, tunjangan yang ideal untuk para guru di Pameungpeuk Garut lebih besar dibandingkan tunjangan kemahalan di Bandung.

Penambahan TPP kepada para guru PNS di SMA dan SMK juga akan turut diagendakan. Penggajian TPP ini nantinya akan bersumber dari dana alokasi umum. Penganggaran TPP pun diperkirakan sekian triliun. Untuk mengurus hal ini, pihak terkait perlu melalui beberapa proses mulai dari penyerahan personel, sarana dan prasarana, hingga dokumen (P2D). Personel diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional. Sementara itu, penyaluran DAU ke provinsi sehingga dapat menggaji guru dan tenaga pendidik lainnya akan didasarkan pada administrasi kepindahan. Namun, perlu dimaklumi pula bahwa langkah-langkah pengurusan tersebut akan memakan waktu lama karena jumlah guru dan tenaga pendidik sendiri mencapai angka 27.277 orang.

Oleh gubernur Jabar, para guru honorer juga dijanjikan bahwa pihak provinsi akan memberikan gaji kepada masing-masing guru honorer sesuai dengan besaran UMK yang sewajarnya diterima di provinsi. Walau begitu, sebelum pemenuhan janji tersebut, petugas pemerintah akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan agar keabsahan data-data guru honorer bisa lebih dipastikan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagaimana keterangan Ahmad Heryawan yang ditemui di Gedung Sate Bandung, para guru honorer nantinya wajib melalui proses verifikasi. Setelah data-data dipastikan keabsahannya, para guru akan mendapatkan gaji sebagaimana gaji tenaga pengajar PNS. Oleh karena itu, adalah persepsi yang salah jika pemerintah provinsi tidak memperhatikan dan memikirkan nasib para guru honorer yang terkena imbas pengalihan tanggung jawab.

Untuk mendapatkan gaji atau tunjangan kemahalan 2017, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para guru honorer. Pertama, para guru dari berbagai kategori harus mengikuti ketentuan terkait jam mengajar minimal. Dalam setiap pekan para guru harus memenuhi setidaknya 24 jam mengajar. Hal ini dimaksudkan agar para guru honorer bisa mendapatkan gaji yang paling ideal dan setara dengan gaji UMK.  Dengan metode penggajian setara dengan UMK untuk para guru honorer, pemerintah berharap bahwa guru honorer lebih diperlakukan lebih manusia serta mendapat penilaian yang adil.

Pengurusan pembuatan anggaran dari pengalihan guru PNS dan honorer di provinsi ini sedang berjalan. Alokasi penganggaran sendiri dimulai ketika alih kelola SMA dan SMK di kabupaten dan kota mulai berjalan di tahun 2017. Dengan begitu, proses akan mulai berjalan beriringan.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa upaya pengalihan tanggung jawab SMA dan SMK di kabupaten atau kota tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk. Justru, dengan upaya pengalihan tersebut, para guru PNS di SMA/SMK bisa mendapatkan tunjangan kemahalan 2017. Tidak hanya itu, para guru honorer juga bisa mendapatkan besaran gaji layaknya UMK.

Subscribe to receive free email updates: