Catat, Inilah Hal-hal Penting yang Harus Anda Ketahui Tentang CPNS Mahkamah Agung

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendaftaran CPNS adalah informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena seperti yang diketahui, sudah beberapa tahun belakang ini pemerintah tidak membuka lowongan untuk CPNS. Salah satu informasi yang beredar luas sekarang ini adalah lowongan CPNS mahkamah agung. Tentu saja, berita ini sangat ditanggapi positif oleh masyarakat yang memang berkeinginan untuk menjadi seorang CPNS. Tidak mengherankan jika banyak dari kalangan masyarakat yang selalu mencari tahu informasi CPNS MA ini secara up to date.

Kuota dan Format CPNS Mahkamah Agung

Pemerintah diketahui sedang membuka pendaftaran untuk CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan MA atau  Mahkamah Agung. Kuota yang dibutuhkan juga cukup besar yakni 1.684. Hanya saja, posisi yang dibuka adalah posisi calon hakim. Nah, nantinya calon hakim yang berhasil lolos seleksi akan ditugaskan oleh pemerintah pada tiga lingkungan peradilan, diantaranya adalah peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Asman Abnur selaku Menteri PAN-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian yang mendalam bersama dengan MA dalam memenuhi kebutuhan hakim di dalam pemerintahan. Dia memastikan bahwa perekrutan calon hakim yang dilaksanakan di tahun ini tidak akan bertentangan dengan peraturan dalam undang-undang. Saat ditemui oleh media pada 13 Juli 2017 lalu, Asman menjelaskan bahwa rekrutmen yang dilakukan untuk para calon hakim benar-benar melalui jalur CPNS mahkamah agung sehingga tidak akan menimbulkan masalah apapun.

Tak hanya itu, Asman juga menjelaskan bahwa seleksi CPNS khusus untuk calon hakim ini digelar dengan tiga jalur yang berbeda yakni jalur lulusan cumlaude, jalur khusus dan jalur umum untuk putra-putri terbaik di Papua dan juga Papua Barat. Selain itu, posisi calon hakim yang dimaksudkan ini hanya akan diisi oleh para pendaftar CPNS mahkamah agung yang memiliki kualifikasi Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum. Aco Nur selaku Kepala Badan Urusan Administrasi MA juga mengatakan bahwa sekarang ini MA tengah mengalami krisis hakim. Dia menjelaskan bahwa sudah tujuh tahun lamanya tidak ada perekrutan hakim sehingga MA benar-benar kekurangan. Bayangkan saja, untuk pengadilan pada tingkat pertama, hanya ada lima hakim yang bertugas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian PANRB, tersedia 1.484 kursi untuk jalur umum. Dimana 907 formasi untuk kursi calon hakim yang akan ditugaskan di peradilan umum, lalu  543 formasi kursi untuk calon hakim yang ditugaskan pada peradilan agama. Terakhir adalah 34 formasi yang ditujukan untuk calon hakim yang bertugas pada peradilan tata usaha negara. Sementara untuk CPNS mahkamah agung jalur khusus untuk putra-putri Papua serta Papua Barat akan dialokasikan format sebanyak 32 kursi. Untuk 32 kursi tersebut, sebanyak 20 formasi calon hakim akan ditugaskan untuk peradilan umum, satu formasi khusus untuk peradilan tata usaha negara. Dan 11 kursi untuk para calon hakim ditugaskan di peradilan agama. Untuk jalur khusus lulusan cumlaude, pemerintah menyediakan 168 formasi. Rinciannya adalah sebanyak 103 formasi akan ditugaskan sebagai hakim di peradilan umum, lalu 62 formasi untuk peradilan agama, serta 3 formasi akan ditugaskan pada bagian peradilan tata usaha negara.

Untuk bisa mendaftar sebagai salah satu calon hakim, pemerintah tentu saja mengajukan beberapa persyaratan untuk Anda yang tertarik untuk mendaftarkan diri. Selain mempersiapkan diri untuk tes, Anda juga harus mempersiapkan berkas administrasi dengan teliti sehingga bisa lolos seleksi administrasi.

Apabila semua persyaratan administrasi telah dipersiapkan, maka segeralah melakukan registrasi online pada halaman pendaftaran CPNS mahkamah agung yang disediakan Panselnas. Sekedar informasi, registrasi online sudah bisa dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 26 Agustus 2017. Waktu pendaftaran tersebut diinformasikan langsung oleh Suwardi sebagai Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB saat ditemui media di Jakarta pada Rabu tanggal 12 Juli 2017.  Adapun usia yang dipersyaratkan adalah maksimal 32 tahun dan minimal 22 tahun pada 1 Desember 2017. Bagaimana? Tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu calon hakim di pemerintahan?

Subscribe to receive free email updates: