Gaji PNS 2019 Usaha dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat
Akhir-akhir ini di kalangan pns sedang tersebar berita-berita panas. Hal ini disebabkan oleh pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani yang akan merevisi gaji pns 2019. Porsi gaji pns beberapa tahun ke belakang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Sedangkan terjadi ketidaksinkronan diantara kedua hal tersebut, porsi tunjangan lebih besar dibandingkan gaji pokok yang didapatkan oleh para pns. Perombakan gaji dilakukan oleh mentri demi menyesuaikan sistem penggajian dengan segala kebutuhan organisasi yang sekarang.
Revisi Gaji PNS Sedang dalam Tahap Pembahasan
Perombakan gaji pns 2019 tentu saja tidak terjadi begitu saja. Perlu adanya riset dan pembahasan lebih dalam di berbagai kementrian terkait agar hasil yang didapatkan bisa mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang membahasnya di pemerintahan. Sekarang sistem pembahasan gaji dan tunjangan masih dalam tahap pembahasan RPP. Jadi, apa saja yang menjadi penyebab diterapkanya gaji baru?
1. Perbedaan Gaji Pokok Lama dan Baru
Menurut menteri keuangan Sri Mulyani, gaji yang diterima oleh pns terdiri dari berbagai komponen, yaitu gaji pokok, kemahalan daerah, dan yang terakhir adalah tunjangan kinerja. Perombakan ini terkait dengan besarnya tunjangan kinerja yang didapatkan oleh para pns. Maka untuk kedepanya Sri Mulyani berencana mengubah struktur gaji karena gaji pokok berhubungan erat dengan jaminan sosial.
Dibandingkan dengan sistem upah lama yang lebih menekankan pada besarnya tunjangan dan kecilnya gaji pokok, pada sistem pengupahan yang baru pemerintah menyusun agar besaran gaji pokok yang diterima oleh pns bisa lebih besar daripada tunjanganya. Besarnya gaji pokok akan berpengaruh pada besaran pensiunan yang nantinya para pns terima sehingga kehidupan masa tua mereka akan lebih terjamin. Akan menjadi berbeda persoalan jika tunjangan yang lebih besar, pada akhirnya pensiunan yang diterima oleh pns akan lebih kecil karena uang pensiunan mereka telah diserap terlebih dahulu ke dalam tunjangan.
2. Tingkat Kemahalan Daerah Menjadi Unsur Baru Penentu Gaji Pokok
Pada gaji pns 2019, sesuai dengan penuturan Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Salman Sijabat, pemerintah pun menambahkan unsur tingkat kemahalan daerah. Maksud dari pernyataanya adalah gaji yang diterima oleh pns akan berbeda pada setiap daerah sesuai dengan tingkat kemahalan daerahnya masing-masing. Misalnya, pns di Jakarta cenderung lebih memiliki gaji yang tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan tingkat kemahalan daerah disesuaikan dengan tingginya harga kebutuhan pokok di setiap daerah, semakin tinggi harga kebutuhan pokok di suatu tempat maka akan lebih tinggi pula gaji yang diterima. Semua ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan pns Indonesia.
Sebelum kebijakan ini diterapkan, rata-rata pns menerima Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta per bulan. Pns pusat maupun daerah mempunyai porsi gaji pokok yang sama. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah tunjangan yang diterima setiap bulanya. Setiap instansi pemerintah menerapkan kebijakan tunjanganya masing-masing. Contoh kecilnya adalah Ditjen Pajak memiliki tunjangan Rp 125 Juta. Meskipun terhitung mempunyai tunjangan yang besar, gaji yang diterima Ditjen Pajak masih lebih kecil dengan Sekretaris daerah. Penyebabnya bukan hanya gaji pokok saja, tapi banyaknya tunjangan-tunjangan yang diterima sekretaris daerah menjadikan gajinya lebih tinggi dari Ditjen Pajak. Padahal jika mau dilihat lebih teliti, Ditjen Pajak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Sekretaris daerah.
3. Faktor Tunjangan Menjadi Penentu Dirubahnya Gaji PNS
Menilik dari permasalahan di atas, pemerintah berusaha mengubahnya. Dengan direncanakanya perubahan gaji pns 2019, pendapatan yang diterima oleh pns sesuai dengan pangkatnya. Semakin tinggi pangkat seorang pns, maka akan semakin tinggi pula gaji yang dia dapatkan. Sistem sekarang yang menempatkan gaji pns lebih rendah daripada tunjangan membuat sistem pangkat menjadi tidak efektif. Seorang pns dengan pangkat tinggi belum tentu memiliki gaji lebih tinggi dari bawahanya. Padahal beban kerja dan tanggungjawab yang ditanggung lebih besar.
Perubahan gaji tidak hanya terjadi pada pns saja, kebijakan gaji pns 2019 juga berlaku pada tenaga honorer dan Aparatur Sipil Negara. Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan dari Sri Mulyani, selain untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai, kebijakan ini juga bisa merangsang meningkatnya semangat kerja dan keprofesionalitas para pekerja. Diharapkan dengan ditingkatkanya gaji, para pegawai bisa lebih memaksimalkan fungsinya sebagai aparatur negara. Dengan begitu setiap kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh pemerintah bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Untuk merealisasikan gaji pns 2019, masih perlu kajian yang lebih matang, seperti apakah penerapan gaji ini meliputi pegawai lama saja atau pegawai baru juga diikutsertakan. Demi menghindari kecemburuan dan sentimen antar pns, tentu saja hal ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai hanya karena memikirkan lamanya pengabdian pns lama, pegawai baru jadi ditinggalkan dan tidak dipikirkan kesejahteraanya.
Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja demi kebaikan rakyatnya. Semoga melalui penerapan gaji pns 2019, tingkat kerajinan pegawai bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dan bisa lebih rajin dalam melayani masyarakat.
baikla
ReplyDelete