RPP Gaji dan Kaitannya dengan Tunjangan Kemahalan PNS

Akhir-akhir ini pemerintah membahas kembali mengenai RPP Gaji para PNS. Di dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut dibahas semua soal gaji, tunjangan dan fasilitas yang akan diterima oleh para PNS. Pembahasan RPP juga terkait tentang rencana ditambahkannya tunjangan kemahalan yang dimasukkan ke dalam gaji perbulan.

RPP Gaji dan Hubunganya dengan Tunjangan Kemahalan

Bagi masyarakat luas, pasti mempertanyakan mengenai kebijakan tersebut. Mengapa PNS harus ditambah dengan tunjangan kemahalan? sedangkan gaji PNS sudah besar? Untuk lebih lengkapnya, berikut informasi tentang RPP Gaji beserta kaitannya dengan tunjangan kemahalan:

1. Apa itu Tunjangan Kemahalan?
Tunjangan kemahalan adalah satu dari tunjangan yang didapatkan oleh PNS. Tunjangan kemahalan didapatkan dari gaji ditambah dengan tunjangan kinerja dikalikan dengan indeks harga pokok yang ditetapkan di setiap daerah. Indeks harga bisa berbeda-beda di setiap daerah sehingga tunjangan kemahalan yang diterima pun akan berbeda. Di Indonesia ada 3 daerah yang memiliki indeks harga tertinggi yaitu Jakarta, Jawa Timur dan Papua. Bukan tanpa alasan mengapa 3 daerah ini masuk ke dalam daerah dengan indeks harga terbesar, pasalnya harga kebutuhan pokok yang dijual ketiga daerah tersebut cenderung mahal.

2. Tingginya Tingkat Kemahalan Berbeda di Setiap Jabatan
Sama halnya dengan gaji, persoalan tunjangan pun akan berbeda-beda pada setiap jabatanya. Para pimpinan akan mendapatkan tunjangan lebih tinggi dibandingkan bawahanya. Contohnya saja pada tingkatan terendah PNS DKI akan mendapatkan Rp 28 juta perbulan, sedangkan yang tertinggi mendapatkan sekitar Rp 41 juta.  RPP Gaji tersebut masih sebatas rancangan. Pemerintah beserta segenap instansi yang terkait masih menggodok rancangan tersebut secara matang.

3. Tunjangan Kemahalan Menambah Gaji PNS
Untuk sekarang, gaji PNS relatif sama pada setiap daerah, yang membedakan hanyalah tunjangan-tunjangan yang dimilikinya. Dengan adanya tunjangan kemahalan, secara otomatis akan menambah pendapatan yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat kemahalan semakin tinggi pula gajinya. Hanya saja sekalipun tingkat kemahalan pada suatu daerah relatif tinggi, tidak akan berdampak banyak pada pengeluaran. Hal ini dikarenakan harga-harga kebutuhan yang tinggi menyebabkan pengeluaran yang mereka keluarkan akan tinggi pula. RPP gaji ini dianggap adil. Jadi para PNS tidak perlu mengeluhkan kecilnya gaji yang diterima.

4. Tunjangan 5%
Menurut pemerintah, tunjangan yang akan diterima oleh setiap PNS sebanyak 5% dari gajinya. Penetapan ini berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Di masa lalu, tunjangan seperti ini berbeda-beda pada setiap instansi. Tunjangan di Kementrian Keuangan pastinya berbeda dengan tunjangan di Kejaksaan Agung. Tapi dengan adanya peraturan RPP Gaji terbaru, hal semacam itu tidak akan berlaku lagi. Semua tunjangan akan dipukul rata sebanyak 5%. Tidak peduli dari instansi mana, PNS tersebut tetap akan mendapatkan 5% tunjangan.

Skema perubahan gaji yang dibahas oleh pemerintah, nantinya akan dimasukan ke dalam Peraturan Pemerintah beserta Peraturan Presiden. Dengan adanya perubahan RPP Gaji pemerintah akan memberikan gaji bukan berdasarkan pada pangkat dan golongan lagi, melainkan pada beban kerja, resiko pekerjaan dan pencapaian target.

Dengan adanya perubahan gaji tersebut, diharapkan pemerintah dapat menghemat belanja gaji PNS. Tahun lalu pemerintah menghabiskan dana sebesar Rp 600 triliun. Tahun ini diprediksi pemerintah dapat menghemat sebanyak Rp 80 triliun. Setidaknya dana Rp 80 triliun tersebut bisa pemerintah alokasikan ke sektor lain, pendidikan dan kesehatan misalnya.

Sayangnya skema perubahan gaji masih belum disahkan oleh pemerintah. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, terhambatnya penetapan peraturan ini disebabkan oleh data yang digunakan untuk menghitung adalah data Februari tahun 2017. Jadi pemerintah pun perlu penelitian yang lebih mendalam. Dibandingkan dengan terburu-buru mensahkan peraturan gaji, pemerintah justru lebih berfokus pada penetapan besaran bagi pensiunan dan jaminan hari tua. Permasalahan gaji akan lebih riskan dibahas di pemerintahan karena tahun 2018 adalah tahun-tahun politik. Dikhawatirkan di parlemen menimbulkan sentimen-sentimen tertentu.

Persoalan gaji PNS memang sejak dahulu selalu menjadi polemik tersendiri di masyarakat. Masyarakat merasa bahwa para PNS kebanyakan memakan gaji buta. Untuk beberapa oknum gaji tinggi yang didapatkan tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan. Di waktu-waktu tertentu seperti lebaran misalnya, beberapa PNS bahkan membolos kerja di hari pertama masuk. Padahal untuk instansi-instansi tertentu, sedikitnya pekerja yang masuk akan menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Segala perubahan yang dirancang secara matang oleh pemerintah, diharapkan dapat memuaskan semua lapisan, entah itu PNS, masyarakat, maupun parlemen. RPP Gaji yang berubah dan berdasarkan pada pencapaian target akan menambah semangat kinerja para PNS. Tidak ada lagi keluhan-keluhan lain yang dibeberkan oleh masyarakat. Semakin besar target yang dicapai, maka semakin besar pula gaji yang didapatkan. Begitu pula dengan tunjangan-tunjangan yang menantinya.

Subscribe to receive free email updates: