Info Seleksi CPNS Daerah 2018
Beberapa waktu lalu, berbagai kalangan masyarakat Indonesia telah disibukan dengan pendaftaran CPNS yang diselenggarakan oleh berbagai Kementrian seperti Kementrian keuangan, Kementrian sosial, dan sebagainya. Dari proses tersebut, sudah tidak mengherankan jika ada banyak peserta yang belum berhasil lolos. Jika Anda adalah salah satunya, tidak perlu berkecil hati karena sesegera mungkin akan dibuka pendaftaran CPNS Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, Anda bisa menyimak informasi berikut ini.
Rencana Penyelenggaraan CPNS Daerah Dari Kemenpan RB
Berdasarkan informasi di beberapa berita harian, CPNS Daerah akan diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2018 mendatang. Penyelenggaraan pendaftaran calon pegawai negeri sipil di daerah ini akan diselenggarakan untuk berbagai provinsi di Indonesia seperti provinsi Gorontalo, Jawa Barat, dan sebagainya. Lebih detailnya, penyelenggaraan rekrutmen akan dilakukan pada awal tahun. Hal ini menyusul adanya pencabutan moratorium rekrutmen CPNS di sejumlah Kementrian atau lembaga beberapa waktu lalu.
Informasi mengenai rencana akan diadakannya rekrutmen CPNS Daerah salah satunya disampaikan oleh Dwi Wahyu Atmaji selaku sekretaris KemenpanRB. Informasi tersebut disampaikan oleh Atmaji dalam prosesi penerimaan rombongan pemprov Gorontalo dan DPRD di kantor KemenpanRB untuk menyusun RPJMD 2017-2022.
Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan bahwa di awal tahun 2018 akan ada formasi CPNS untuk pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, pihak Kemenpan RB memberikan tugas kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelenggarakan audit kepegawaian di pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa audit ini penting untuk dilakukan mengingat diperlukannya data konkret dan riil terkait kebutuhan pegawai di setiap daerah bagi Kemenpan RB. Sebagai contoh, suatu daerah memiliki kekurangan untuk guru di mata pelajaran tertentu. Data untuk hal tersebut harus disampaikan ke Kemenpan RB agar dapat ditindaklanjuti.
Selain sebagai kepentingan data bagi Kemenpan RB, penyelenggaraan audit ke daerah juga dilakukan karena alasan lain. Alasan tersebut adalah adanya desas-desus yang didengar oleh pihak Kemenpan mengenai kinerja PNS di daerah. Keluhan yang seringkali didengarnya adalah bahwa kekurangan CPNS Daerah bukan disebabkan karena tidak adanya PNS di daerah tersebut. Hal ini justru disebabkan oleh PNS yang enggan untuk melakukan tugasnya dan lebih memilih tenaga honorer untuk mengerjakan tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
Detail Persiapan Rekrutmen CPNS Daerah di Pemda Tertentu
Dwi Wahyu Atmaji menambahkan bahwa nantinya, rekrutmen mungkin akan dilaksanakan secara tidak serentak seperti saat rekrutmen di Kementrian kemarin. Suatu daerah yang telah memiliki data akurat terkait jumlah formasi atau pegawai yang dibutuhkan bisa mengeluarkan kebutuhan formasi lebih awal. Dengan begitu, mereka bisa menyelenggarakan rekrutmen CPNS Daerah terlebih dahulu. Namun, Kemenpan RB tetap mengatur penyelenggaraannya, yaitu dengan menerapkan 3 gelombang penyelenggaraan.
Mendengar apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kemenpan RB, pihak DPRD dari provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sun Biki menyampaikan dukungannya. Sun Biki juga menambahkan bahwa pemerintah daerah memang sempat kesulitan memenuhi kebutuhan pegawai setelah dikeluarkannya moratorium CPNS yang sudah berjalan 7 tahun ini. Sun Biki juga menjelaskan bahwa persoalan pemerintah daerah terkait kebutuhan PNS akan sangat terbantu dengan adanya penegasan dari Kemenpan terkait rekrutmen CPNS untuk daerah.
Anggota DPRD provinsi Gorontalo ini juga menjelaskan terkait pentingnya rekrutmen CPNS untuk daerah khususnya di provinsi Gorontalo. Di provinsi tersebut, kualitas pelayanan masyarakat pada beberapa sektor dianggap kurang maksimal akibat kurangnya pegawai yang mengurusi sektor tersebut. Jadi, dengan adanya penerimaan CPNS di provinsi, kualitas pelayanan terhadap masyarakat diharapkan bisa lebih baik.
Salah satu bidang yang membutuhkan pegawai dukungan adalah tenaga dokter dan perawat. Di provinsi Gorontalo terjadi kekurangan dua jenis tenaga tersebut. Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat Gorontalo menjadi kurang merata. Jadi, Sun Biki mengusulkan agar dalam rekrutmen CPNS Daerah Gorontalo nanti ada rekrutmen untuk tenaga kesehatan.
Selain dibutuhkan formasi CPNS Daerah dengan jumlah tertentu untuk tiap-tiap kabupaten atau kota, beberapa pemda juga mengajukan kebutuhan formasi untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) ke pihak Kemenpan RB. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pemda OKU dari provinsi Sumatra Selatan. Pihak pemda ini mengajukan sekitar 1000 formasi untuk mengisi jabatan CPNS. Sementara itu, untuk kebutuhan P3K pihak pemda tersebut mengajukan sekitar 150 formasi.
Berdasarkan keterangan B Lubis selaku Sekretaris BKPP kabupaten OKU Sumsel, dari sekian formasi yang dibutuhkan, 40% dari total formasi merupakan formasi guru. Empat puluh persen lainnya merupakan formasi untuk tenaga kesehatan dan sisanya yang 20% diperuntukkan pada pelamar yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga teknis. Lubis menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan atau jawaban dari pihak Menpan RB terkait instruksi penyelenggaraan rekrutmen.
Terkait penerimaan pelamar formasi P3K, B Lubis menjelaskan bahwa pihaknya akan menentukan rekrutmen berdasarkan keahlian serta kemampuan terkait formasi tersebut. Sebagai contoh, pemerintah membutuhkan formasi sebagai tenaga penyapu jalan. Pelamar harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diperlukan. Selain itu, pelamar yang diterima juga harus mengikuti syarat seperti bersedia kontrak 5 tahun kerja sesuai dengan misi pemerintah yang ingin menjadikan kabupatennya bersih dalam jangka waktu tersebut.
Untuk dinas lainnya juga berlaku hal yang sama. Lubis menjelaskan bahwa perekrutan pelamar harus mengikuti keahlian serta waktu kontrak atau waktu dibutuhkannya tenaga tersebut. Mengingat sifat P3K adalah kerja kontrak, sudah bisa diartikan bahwa mereka yang diterima harus menjalani kontrak hingga usia tertentu. Jadi, si pegawai tidak akan selamanya bekerja di tugas atau bidang tersebut pada pemda terkait.
Seperti CPNS Daerah, pelamar formasi P3K juga harus mengikuti seleksi sebagaimana yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Formasi untuk tenaga kontrak sendiri dibuka untuk umum dan bisa diikuti oleh siapa saja. Seorang honorer memang bisa masuk dalam formasi P3K jika ia dapat bersaing terlebih dahulu.
Pemda Boltim yang merupakan salah satu pihak pengaju kebutuhan CPNS memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. Robi Mamonto yang bertugas sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di pemda tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan formasi CPNS yang dibutuhkan pemda-nya dengan dua kali datang ke Menpan RB. Pihaknya akan sesegera mungkin mendapatkan jawaban serta instruksi dari Kemenpan RB terkait penyelenggaraan CPNS untuk ditindaklanjuti pemda-nya.
Pengajuan kebutuhan formasi juga dibenarkan oleh Muhammad Assagaf selaku Sekretaris Daerah Boltim. Ia menginformasikan bahwa setiap daerah memang wajib untuk menginformasikan dan mengajukan kuota CPNS yang diperlukan di daerahnya. Namun, hal ini harus didukung dengan telah terpenuhinya penerbitan NIP dan SK CPNS. Pemerintah daerah yang tidak bisa atau belum menyelesaikan proses tersebut kemungkinan tidak akan bisa atau sulit mendapatkan kesempatan bukaan penerimaan CPNS di daerahnya.
Demikian beberapa hal terkait CPNS Daerah yang bisa Anda jadikan sebagai referensi informasi terbaru apabila ingin mendaftar rekrutmen CPNS di daerahnya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya siapkan berkas atau dokumen yang sekiranya dibutuhkan saat mendaftar sedini mungkin. Semoga berhasil.