Gaji PNS 2018 Dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara

Pegawai negeri sipil dikenal sebagai salah satu pekerjaan yang paling didambakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyak alasan yang membuatnya menjadi pekerjaan favorit. Salah satu diantaranya adalah tidak termasuk kedalam jenis pekerjaan yang terlalu susah dilakukan. Namun, seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil akan mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan yang sangat menjanjikan. Dengan adanya alasan ini, tidak salah jika banyak orang yang berebut untuk mendapatkan pekerjaan ini. Dasarnya, setiap tahun gaji para pegawai negeri sipil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini juga terjadi pada desas desus mengenai gaji PNS 2018 yang menjadi bahan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. UU mengenai upah PNS sudah disediakan. Yang mana pada Undang-undang tersebut gaji dibagi menjadi tiga bagian. Sebut saja seperti tunjangan kemahalan, gaji pokok yang masih ditambah dengan tunjangan kerja PNS. Setiap peraturan yang ada pada sistem pengajian PNS sendiri diatur dan diolah oleh Kementrian PAN-RB.

Peraturan Gaji PNS 2018 Terbaru

Bukan hanya Kementrian PAN-RB saja yang memiliki peran dalam pengajian PNS ini. Kementrian Dalam Negeri melalui bidang SDM juga memiliki peran mengenai peraturan pemberian gaji atau upah pegawai negeri sipil. Yang mana dalam tugasnya tersebut, bagian SDM merancang sebuah rumusan seputar gaji pegawai sipil yang akan didapatkan, salah satu diantaranya adalah berapa besar gaji PNS 2018. Gaji yang akan diterima PNS selalu diperbaharui dan juga dikaji dengan sebaik-baiknya setiap tahunnya. Biasanya, Pemerintah selalu memberikan peraturan mengenai penggajian pegawai negeri sipil terbaru dengan berbagai perubahan pada bulan September pada setiap tahunnya. Pihak-pihak yang membahas perubahan mengenai peraturan penggajian tersebut antara lain adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Keuangan serta Kementrian PAN-RB.

Pada dasarnya, setiap kebijakan mengenai gaji PNS terbaru harus dikaji dengan transparan serta tidak berbelit. Atau bisa dikatakan harus jelas dan benar apa adanya. Hal ini disebabkan agar dana untuk pengeluaran gaji PNS benar-benar bisa tepat sasaran sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang. Rancangan gaji PNS 2018 akan dikaji dan dipertimbangkan oleh presiden selaku kepala negara. Apabila presiden menyetujui rancangan tersebut, maka rancangan akan langsung ditandatangani serta sudah bisa berlaku sah saat keluarnya PP atau Peraturan Pemerintah. Rancangan penggajian ini juga ada kaitan eratnya dengan APBN.

Jika dilihat dari APBN 2017, dana yang harus dirogoh untuk kebutuhan belanja pegawai hampir menyentuh angka 40% per total angka keseluruhan. Angka ini bisa dikatakan sangat besar dikarenakan hampir menyentuh setengah jumlah APBN itu sendiri. Pemerintah saat ini juga masih mempertimbangkan akankah gaji PNS pada tahun 2018 akan meningkat yang disesuaikan dengan bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat. APBN tahun 2017 menjadi patokan utama bagi pemerintah untuk menentukan berbagai kebijakan mengenai anggaran pengeluaran, didalamnya termasuk penggajian pegawai negeri sipil.

Angka dana untuk belanja lembaga dan kementrian dalam APBN 2017 sendiri menyentuh angka 30%, yang didalamnya sudah termasuk kedalam gaji PNS. Diperkirakan bahwa gaji PNS 2018 tidak bisa berkurang dalam anggaran belanja negara. Berapapun anggaran yang diberikan pada anggaran belanja PNS perlu dipastikan dengan jelas agar bisa memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia umumnya. Ternyata gaji pegawai negeri sipil diambil dari 70% keuangan membayar buang dari hutang yang dimiliki Indonesia. Sistem penggajian PNS yang di Indonesia sangat banyak tersebut tentunya menguras tenaga lebih. Solusi terbaik agar lonjakan anggaran dana belanja ini tidak terlalu besar adalah dengan mengurangi jumlah angka belanja tersebut.

Baca juga: Daftar Gaji Pokok PNS 2018 Terbaru Berdasarkan Golongan

Salah satu caranya adalah memiliki struktur pemerintah yang ramping. Dengan struktur yang ramping ini, anggaran pegawai termasuk gaji PNS 2018 bisa ditekan dengan baik. Memiliki struktur pemerintah yang ramping juga tidak mudah seperti membalikkan kedua tangan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal penting yang harus dikaji terlebih dahulu oleh Pemerintah. Salah satu hal penting yang perlu dikaji adalah jumlah PNS yang diperlukan oleh masyarakat dan juga negara. Pembenahan setiap lembaga-lembaga negara menjadi langkah praktis agar jumlah pegawai negeri sipil bisa ditekan. Lembaga yang tidak memiliki peran terlalu penting dalam pemerintahan sebaiknya jumlah pegawainya dikurangi.

Subscribe to receive free email updates: